Penyelewengan Dana BPP Kota Semarang

10.44


Penyelenggaraan pendidikan di kota Semarang nampaknya akan sedikit memanas. Adanya dugaan penyimpangan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) kota Semarang oleh Kepala Dinas UPTD Pendidikan Kecamatan se-Semarang. Hal ini terkait proses penyaluran dana BPP untuk tahun 2010 yang memang berbeda caranya dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007-2009 berjalan sesuai aturan yang ada.

Penyimpangan terletak pada pengambilalihan pengelolaan dana BPP oleh UPTD Pendidikan, padahal seharusnya dana BPP tersebut langsung diterima oleh sekolah-sekolah dasar negeri. Keanehan mulai muncul karena dana BPP untuk sekolah dasar swasta ternyata tetap dibagikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kepala Dinas UPTD beralasan bahwa pengelolaan dana BPP oleh SD Negeri se-kota Semarang belum bisa berjalan dengan baik, oleh karena itu diambil alih oleh UPDT Pendidikan Kecamatan se-Kota Semarang.

Bila merunut pada Perda Kota Semarang no.1 tahun 2007 seharusnya pengelolaan dana berada di pihak sekolah yang pelaksanaanya dipertanggungjawabkan kepada komite sekolah dan seluruh orang tua wali murid. Pada ketentuan Perda Kota Semarang no.4 tahun 2008 juga mengatur hal yang sama, pada pasal 17b, sehingga seharusnya kepala sekolah tidak bisa menyerahkan pengelolaan dana BPP pada UPTD Pendidikan Kecamatan.

UPTD seharusnya sebenarnya memiliki fungsi amat penting, yaitu pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran dan penyimpangan pengelolaan dana BPP. Jika dana BPP diambil alih oleh UPTD Pendidikan kecamatan, maka bisa dibayangkan siapa yang akan mengawasi proses pengelolaan dana BPP. Ditambah lagi bahwa UPTD Pendidikan kecamatan bukanlah satuan pendidikan yang menangani langsung dan mempertangungjawabkan pengelolaan pada komite sekolah dan wali murid.

Besarnya dana BPP yang diindikasikan diselewengkan sebesar Rp 7.944.300.000,-. Besarnya dana memang sangat mengkhawatirkan dan banyaknya pihak yang terlibat juga akan sangat menggemparkan dunia pendidikan kota semarang. Jadi jelas bahwa pengambilalihan dana BPP SD Negeri se kota Semarang adalah tindakan yang melawan hukum. Ditengarai juga bahwa ruang-ruang untuk menyelewengkan dana BPP terbuka lebar, karena lepas dari pengawasan komite sekolah dan wali murid. Ini adalah usaha untuk mengelabui pengawasan anggaran oleh masyarakat kota Semarang.

Oleh karena itu perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kebijakan yang pastinya diketahui oleh kepala dinas pendidikan kota Semarang. Tidak mungkin sebuah kebijakan yang sangat sentral tidak diketahui oleh para pejabat di tataran atas. Penyelewengan dan penundaan penyaluran dana BPP yang berlarut-larut akan membuat proses pendidikan di SD negeri di seluruh kota Semarang akan berjalan dengan tertatih-tatih.

DPRD kota Semarang sebagai pembuat aturan berkewajiban mengawasi dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan produk hokum yang telah dilaksanakan. Walikota Semarang adalah pihak paling bertanggungjawab atas penyelewengan dana BPP tersebut.

You Might Also Like

0 comments

Follow My Twitter

Flickr Images