Quo Vadis Demokrasi (Kapitalis) Indonesia

13.46

Sejak tahun 2004 rakyat Indonesia berhak untuk memilih pemimpinnya sendiri dan sejak 2005 berhak memilih pemimpin daerahnya. Inilah sistem yang sangat penting dalam demokrasi. Suara rakyat benar-benar punya peran dalam menentukan siapa pemimpin mereka. Terdengar dan terlihat luar biasa menghidupkan harapan rakyat, namun dalam prakteknya malah menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tentunya rakyat selalu ingin pemimpin yang dipilihnya benar-benar berkontribusi untuk mereka, namun lagi-lagi rakyat dikecewakan. Melihat berbagai aksi pemilukada di berbagai daerah tentunya kita berprasangka bahwa selalu ada yang diberikan oleh calon yang diusung partai politik kepada partai yang mengusungnya.

Menjadi sangat ironis bila transaksi politik ini nantinya berakibat pada uang rakyat dan fasilitas yang seharusnya dinikmati masyarakat. Bisa kita bayangkan bila seorang bakal calon harus merogoh kocek milyaran rupiah hanya untuk diusung oleh partai politik, lalu darimana mereka akan menutup dana yang dikeluarkan. Bisa jadi inilah motif utama terjadinya korupsi oleh para pemimpin dan pejabat daerah.

Tentunya kita masih ingat seorang calon Bupati Probolinggo yang kalah dalam pemilihan dan berakhir di rumah sakit jiwa, karena stres telah mengeluarkan semua hartanya. Itu sedikit akibat yang terjadi pada calon yang kalah, lalu bagaimana dengan calon yang menang, tentunya bagi mereka yang menang usaha pertama adalah mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. Lalu darimana, tentunya dari birokrasi yang mereka pimpin.

Partai politik tentunya sangat memerlukan dana yang tidak sedikit dalam melakukan operasi politik menjaring suara. Membengkaknya dana politik karena gagalnya pengkaderan partai politik, sehingga perlu biaya tambahan untuk menggerakkan massa. Parahnya partai juga tidak mampu mandiri secara pendanaan, sehingga seringkali dibebankan pada calon yang diusung ataupun kader partai yang memang punya kantong tebal.

Pada bulan April mendatang kota Semarang akan disemarakkan oleh pemilukada. Suasana sudah memanas sejak proses bakal calon di partai-partai besar. Kecurigaan jual-beli tiket menuju H-1 semakin terasa mengingat para calon yang diusung bukanlah kader-kader terbaik partai. Hal ini perlu dipertanyakan, bagaimana proses pengkaderan partai selama ini.

Calon-calon yang diusung partai-pun tentunya bisa dibilang tidak gratis dalam mendapat dukungan partai pengusungnya. Apalagi untuk mendapatkan dukungan kader dan pengurus partai diperlukan lobi politik yang tidak murah. Bila memang setiap mata rantai menuju pemilukada semacam ini, lalu mau dibaawa kemana Negara ini.

Rakyat tentunya bosan bila kondisi mayoritas demokrasi di tanah air selalu terbelenggu dengan kapitalisasi demokrasi. Apakah memang semahal itu nilai dari demokrasi yang masih hijau di Indonesia. Rasanya kita harus berpikir ulang untuk memilih calon kepala daerah. Bila memang tidak ada yang benar-benar bersih, apakah golput menjadi hal yang wajib. Rasanya rakyat akan semakin cerdas menjatuhkan pilihan siapa kepala daerahnya.

Biaya politik yang sangat tinggi memperlihatkan situasi moral bangsa ini yang sungguh sangat pragmatis. Ada baiknya dibuat sebuah aturan ataupun perundang-undangan yang memuat pidana terhadap tindakan membeli tiket pemilu pada partai. Bila memang hal semacam ini dirasa sulit ada baiknya parlemen mempermudah persyaratan bagi para calon independen dalam maju sebagai calon kepala daerah.

Bila syarat calon independen tidak berat, maka niscaya partai politik akan berpikir ulang untuk menetapkan tariff bagi para pelamarnya. Meski di sana-sini banyak peraturan yang dilanggar nyatanya tidak satupun calon kepala daerah yang pernah dipidana dengan kasus menyuap partai untuk mengusungnya. Apakah hal semacam ini harus terus menerus dibiarkan.

Regulasi yang menekan partai untuk mengurangi kemungkinan transaksi politik haruslah tegas. Bila memang nanti aturan semacam itu benar-benar ada, niscaya partai akan lebih memperhatikan kadernya untuk mengurangi ongkos politik. Juga nantinya secara alami para calon yang menyewa partai politik akan bisa dikurangi kem ungkinan bermain mata dengan petinggi partai, meski kita sadari hal itu sangat sulit.

Ibnu Dwi Cahyo

Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP

You Might Also Like

0 comments

Follow My Twitter

Flickr Images