Berdemokrasi Dengan Islami

20.34


Sebenarnya saya enggan menulis tentang hal yang satu ini, terlalu banyak gesekan di internal umat islam. Ada yang mempermasalahkan apa kita boleh berjuang dalam ranah demokrasi. Apa yang salah dengan demokrasi. Bagiku demokrasi bukan sebuah faith/believe yang menggeser aqidah islamku. Bagi saya demokrasi itu ibarat gurun tempat peperangan.

Keunggulan peradaban islam dan keunggulan fikrahnya memang harus dibuktikan di depan umatnya sendiri. Mengambil istilah dari Kuntowijoyo, islam harus diobjektivikasikan menjadi bentuk kerja-kerja nyata yang real-nyata dirasakan umat islam. Hal ini menjadi kunci penting dimana saat ini keterpurukan umat islam hamper dalam segala aspek baik ekonomi, pendidikan dan pembangunan.

Lalu ada sebuah dagangan bernama demokrasi yang benar-benar meledak di tahun 1998. Di sana pintu masuk bagi para ideolog dan aktivis islam untuk mengobjektivikasikan islam dalam lingkup makro di Indonesia. Kita tahu selama orde baru umat islam di marjinalkan dan mengalami masa-masa terburuk dalam dakwah islam, lebih buruk dari jaman penjajahan Belanda.

Nyatanya Soeharto di awal 90-an arah kebijakan mulai melirik kaum intelektual muslim, ini terbukti dengan pembentukan ICMI yang disusul dengan pendirian Bank Muamalat dan Koran Republika. Ini menjadi pertanda penguasa mulai memperhatikan keberadaan umat islam, puncaknya Soeharto mendirikan dan meresmikan Masjid di Bosnia. Negara Barat terkaget-kaget melihat aksi Soeharto, dan akhirnya digoyang.

Kran demokrasi terbuka lebar, arus informasi berubah menjadi sangat bebas, bahkan hamper tanpa saringan. Demokrasi seolah-olah menjadi agama di Indonesia, atas nama demokrasi hal yang tsawabit pun ditendang. Pada akhirnya terjadi gesekan luar biasa di kalangan aktivis islam. Ada yang tetap konsisten berjuang di ranah demokrasi, namun tidak sedikit juga yang menolak demokrasi bahkan sering “melukai” sodaranya yang berjuang di ranah demokrasi dengan tuduhan demokrasi haram dan semacamnya.

Di awal reformasi gesekan ini tidak terlalu besar, membesar saat kondisi politik nasional mulai kacau dengan kasus-kasus korupsi besar yang membuat umat semakin ragu, apakah memang para politisi ini bekerja untuk rakyat. Nyatanya aktivis islam yang berjuang di parlemen maupun yang bertarung di arena bernama demokrasi belum punya kekuatan yang signifikan untuk membuat perubahan yang nyata.

Yang terjadi adalah perubahan arus politik untuk memarginilkan keikutsertaan aktivis dan umat islam yang ideologis. Objektivikasi islam oleh para kader dakwah memang belum benar-benar signifikan dirasakan oleh masyarakat umum, masih terbatas dalam internal kader. Keresaha umat adalah apakah para pejuang dakwah di ranah demokrasi ini benar-benar bisa tetap menjaga asholah dakwah. Keraguan itu muncul, ditambah dengan propaganda demokrasi haram, yang membuat beberapa umat islam malah menjauhkan diri dari potensi menyejahterakan umat.

Bukan berarti tidak berdemokrasi tidak bisa mensejahterakan umat, namun Indonesia sekarang sedang berperang dalam ranah demokrasi. Sebagai sistem yang sekarang berjalan di republik ini, tentunya umat islam tidak ingin demokrasi dikuasai oleh kartel dan mafia politik, oleh karena itu umat islam harus memenangkan pertarunga di ranah demokrasi. Sekaligus untuk mengecek, sejauh mana kepercayaan umat dan keberhasilan dakwah dilihat dari kuantitas.

Resikonya bukan tidak ringan, karena godaan kekuasaan dan politik kotor yang luar biasa besar. Di sanalah fungsi dan kontrpl pembinaan. Tuntutan terbesar bagi para “mujahid demokrasi” mengubah paradigm politik bangsa ini, dimulai dengan menunjukkan etika politik yang nyaman dirasakan masyarakat. Ini menjadi penting karena di masyarakat berkembang paradigma bahwa politik pasti kotor, artinya semua orang yang terlibat politik pasti terlibat dagang sapinya.

Paradigma seperti diatas sangat disukai oleh cukong-cukong dan penjahat kakap, otomatis yang berkecimpung adalah para penjahat. Hasilnya beberapa bupati dan walikota adalah penjahat, ada yang penjual narkoba bahkan ada yang cukong kayu. Apakah kita harus terus diam, karena enggan berperang dilahan demokrasi. Apakah harus ada pertumpahan darah lagi di negeri ini. Tugas kita adalah memenangkan pertarungan yang sangat kompleks ini.

Dalam pertarungan demokrasi tidak hanya masalah pemilu dan kekuasaan, di sana ada ranah ekonomi, pendidikan dan kesehatan umat yang kita pertaruhkan. Apakah selamanya umat islam harus bertarung di sector mikro, missal sebagai penjual mie ayam atau jualan parfum, tidak mampukah kita bersaing dalam sector makro, mengubah sector perbankan menjadi syariah dan manfaatnya jelas dirasakan umat.

Jangan sampai umat islam ibarat berdiam diri di dalam rumah sambil berteriak-teriak menasehati tetangga, namun tanpa kontribusi nyata bagi warganya. Ini adalah penyakit baru bagi umat islam, kita harus focus dan percaya bahwa arah bangsa ini bisa kita ubah. Kuncinya adalah dalam perjuangan di ranah demokrasi ini, kita tidak terseret dalam cara-cara politik kotor ala jahiliyah. Kita tentunya berprasangka baik, bahwa masyarakat kita yang sebagian besar muslim masih waras untuk membedakan mana yang berjuang lillahita’ala dan mana yang Cuma membodohi rakyat.

Mari berkontribusi nyata, mengobjektivikasikan nilai-nilai islam dalam bentuk nyata yang dirasakan umta islam, tanpa melepas symbol-simbol perjuangan dakwah, karena sejatinya symbol dakwahlah yang tetap menjaga kita untuk tidak berbuat kelewat batas aturan islam. Berdemokrasi dengan islami. Itulah cita-cita kita bersama untuk Indonesia yang dirahmati ALLAH SWT.

You Might Also Like

1 comments

  1. Mas Ibnu,

    Mohon info... asasinya bahwa demokrasi itu hukumnya syirik.. karena menduakan Alloh SWT dan Menetapkan Rakyat diatas segalanya... Lalu, apakah kemudian ada perbuatan Syirik yang islami?? Mohon infonya Mas Ibnu, apakah kemudian ada hujjah yang jelas berkenaan seperti itu? apakah bisa disamakan dengan kepentingan yang sifatnya mendesak?? Tkasih

    BalasHapus

Follow My Twitter

Flickr Images